jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo kembali memberikan penjelasan tentang rekrutmen ASN 2021.
"Pengadaan ASN ini adalah sebuah upaya yang terkait dengan prioritas pembangunan SDM," terangnya.
Menteri Tjahjo menambahkan, setiap tahun pemerintah memang melakukan rekrutmen.
Pada 2020, pemerintah tidak mengadakan seleksi ASN karena kondisi pandemi Covid–19.
Dia juga menegaskan dukungan KemenPAN-RB terkait pengadaan 1 juta guru PPPK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Rekrutmen tersebut untuk menyelesaikan kekurangan guru di seluruh daerah yang selama ini diisi honorer.
"Para pelamar yang bisa mengisi lowongan ini adalah tenaga-tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud," ucapnya.
Dia menjelaskan, para guru honorer K2 dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang tidak mengajar pun bisa mengisi lowongan guru PPPK ini.
Kemendikbud menyediakan fasilitas bagi tenaga-tenaga honorer ini meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tes seleksi, dan memberikan kesempatan tes sebanyak tiga kali.
KemenPAN-RB bersama dengan Kemendikbud serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyusun rencana tersebut sejak Februari 2020.
Dia mengatakan pemerintah juga telah menentukan kebutuhan sekitar 189 ribu formasi untuk kebutuhan CPNS dan PPPK jabatan lain selain guru.
Sementara itu, pengadaan ASN di pemerintah pusat telah disiapkan sebanyak 83 ribu formasi, baik untuk CPNS maupun PPPK.
"Itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk berbagai jabatan yang dibutuhkan," ujarnya.
Jumlah kebutuhan pegawai di instansi pusat maupun daerah tersebut, kata Tjahjo, merupakan kebutuhan untuk dua tahun, yakni 2020 dan 2021. (esy/jpnn)
No comments:
Post a Comment